LSM dan Awak Media Geruduk Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor

 Metrojabaronline.com

BOGOR, - beberapa lembaga swadaya masyarakat melakukan aksi unjuk rasa (Unras) didepan gedung Dinas Pendidikan (Disdik) Kabupaten Bogor, Rabu, 17 Juli 2024.

Aksi unjuk rasa beberapa lembaga tersebut untuk meminta penjelasan dari Kepala Dinas Pendidikan  terkait carut-marut nya dunia pendidikan di Indonesia, khususnya di Kabupaten Bogor, seperti penyalahgunaan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), PPDB hingga pembangunan infrastruktur di bawah SKPD Dinas Pendidikan.

Ironisnya kepala dinas pendidikan maupun kepala bidang terkait, tidak mau menemui peserta unjuk rasa, malah security dari dinas melakukan pengembokan dari dalam, sehingga para peserta UNRAS tidak bisa masuk.

Setelah berorasi beberapa jam, namun tak satu pun pejabat yg mau menemui mereka peserta untuk klarifikasi, dengan rasa kesal peserta juga melakukan penggembokan dari luar.

Ditemui saat jeda aksi, Ketua lembaga Jaringan Pendamping Kebijakan Pembangunan Nasional (JPKPN) Bogor Raya, Rizwan Riswanto mengatakan, karena tidak adanya konfirmasi dari pihak dinas pendidikan, kami, terpaksa melakukan pengembokan sampai kepala Dinas mau menemui kita, 

Dalam UUD 1945, Negara wajib hadir dalam;

1. Kesehatan,

2. Pendidikan, dan

3. Kehidupan yang layak bagi masyarakat.

Nah di poin nomor 2 ini, lanjut Riswan  begitu banyak penyalahgunaan dana BOS berdasarkan audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ada 126 SD dan 3 tingkat SLTP telah melakukan penyalahgunaan dan BOS, jika diakumulasikan sebesar Rp. 514 miliar. 

Dalam hal penyalahgunaan dana BOS ini, sambung Riswan, Inspektorat pernah beri statement, meminta waktu 60 hari untuk membuktikan masalah ini, namun sampai waktu 24 hari, tidak ada satu sekolah pun yang dipanggil atau diberi tindakan.

Begitu juga dengan kasus lainnya seperti PPDB yang banyak terdapat kericuhan, serta infrastruktur yang dalam pengerjaan tidak sesuai ketentuan.

"Berdasarkan hal ini, negara tidak pernah ada, dalam hal ini (Disdik Kab. Bogor-red) menggerogoti fasilitas dunia pendidikan," ketus Riswan.

Sekitar jam 15,15, pihak peserta diajak oleh salah satu Kabid di dinas pendidikan untuk mediasi, dan Meraka berjanji mau ketemukan dengan Kadisdik esok hari, Kamis 18 Juli 2024, jam 9.00 wib. lanjut Riswan.

Sebelumnya,  Riswan menjelaskan, JPKPN sudah mendatangi Polres Bogor untuk melakukan pengaduan dengan membawa data dan bukti dan diterima di bagian Pengaduan masyarakat (Dumas) terkait permasalahan yang ada di Dinas Pendidikan.

"Semoga pihak Polres Bogor segera merespon dan dengan segera menindaklanjuti," ungkap Rswan 

Dari pantauan awak media Metrojabar dalam unras ini, para peserta aksi menggembok kedua sisi gerbang pintu masuk kedalam gedung dinas pendidikan.

"Terkait penggembokan gerbang tersebut, para peserta aksi akan membuka gembok setelah bertemu dengan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor yaitu Bambang Tawekal," pungkas ketua JPKPN Bogor Raya, Riswan Riswanto..

Sementara itu, menurut salah satu yang hadir dalam aksi unras tersebut, DV mengatakan, terkait penggembokan gerbang sah-sah saja, sebagai sarana aspirasi agar Kadisdik mau menemui para peserta aksi.

"Setiap masalah pasti ada jalan keluarnya, sebaiknya pak Kadis menemui peserta aksi, ujar DV.

 (***)