Rapat Paripurna ke-16 DPRD Sukabumi, Fraksi-Fraksi Sampaikan Pandangan Umum Soal Dana Pilkada 2029
Metrojabaronline.com
Sukabumi,– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Sukabumi menggelar Rapat Paripurna ke-16 Tahun Sidang 2025 pada Jumat, 16 Mei 2025. Bertempat di ruang rapat utama DPRD, rapat ini dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP., dan dihadiri oleh Wakil Bupati H. Andreas, SE, unsur Forkopimda, anggota DPRD, kepala perangkat daerah, para Camat se-Kabupaten Sukabumi, serta tamu undangan lainnya.
Agenda utama rapat kali ini adalah penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pembentukan Dana Cadangan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2029.
Fraksi-Fraksi Soroti Strategi Anggaran dan Transparansi
Penyampaian pandangan umum dimulai oleh Fraksi Partai Golkar dan PAN yang diwakili oleh H.M. Loka Tresnajaya, SE. Fraksi ini menyambut baik inisiatif pembentukan dana cadangan sebagai langkah strategis dalam mengurangi beban anggaran Pilkada yang biasanya menumpuk dalam satu tahun fiskal. Mereka menekankan pentingnya strategi multi-year budgeting, transparansi dalam pengelolaan, serta kepatuhan terhadap amanat UU No. 1 Tahun 2022.
Sementara itu, Fraksi Gerindra melalui juru bicara Ruslan Abdul Hakim, SE, menegaskan pentingnya proporsionalitas anggaran agar tidak mengorbankan program kesejahteraan masyarakat. Fraksi ini juga menekankan perlunya kajian mendalam dan koordinasi lintas lembaga guna memastikan efisiensi serta transparansi dana yang disiapkan.
PKS Usulkan Pendanaan dari SILPA, Bukan APBD Murni
Fraksi PKS melalui Iwan Ridwan, M.Pd, menyoroti potensi idle money jika dana cadangan diambil dari APBD murni. Mereka mengusulkan agar dana cadangan dialokasikan dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), yang dalam beberapa tahun terakhir cukup besar. PKS juga mengusulkan agar penempatan dana dilakukan di BPR milik daerah untuk memberi nilai tambah.
PDI Perjuangan Tekankan Perhitungan Ulang dan Sistem Informasi Publik
SENDI A. Maulana dari Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik inisiatif ini, namun menyoroti lonjakan anggaran hingga Rp 120 miliar, yang dinilai jauh lebih besar dari alokasi Pilkada sebelumnya. Fraksi ini meminta perhitungan ulang secara cermat dan menekankan pentingnya sistem informasi digital agar masyarakat bisa mengakses laporan penggunaan dana secara terbuka.
Fraksi PKB, Demokrat, dan PPP Sampaikan Pandangan Tertulis
Fraksi PKB menyampaikan pandangan umum secara tertulis karena anggotanya sedang mengikuti Bimbingan Teknis di Bandung. Hal serupa juga dilakukan oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi PPP yang masing-masing diwakili oleh Lugi Septiandi Herman dan Dilla Nurdian.
DPRD Dorong Pembahasan Lanjutan Secara Objektif dan Tepat Waktu
Ketua DPRD, Budi Azhar Mutawali, S.IP., berharap Bupati dapat memberikan jawaban resmi terhadap pandangan fraksi-fraksi dalam rapat paripurna berikutnya yang dijadwalkan pada Rabu, 21 Mei 2025. Ia menekankan pentingnya pembahasan yang komprehensif demi menghasilkan landasan hukum yang kuat dalam mendukung pelaksanaan Pilkada 2029 secara efisien dan tidak membebani keuangan daerah.
(Humprot DPRD Kabsi/Den)
